Semengerikan Apa Danantara yang Diusung Pemerintah? dan Masalah Dibaliknya

Danantara Indonesia

Danantara, atau Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, adalah sebuah inisiatif yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya adalah untuk mengelola dividen BUMN dan dana negara melalui berbagai instrumen investasi, dengan harapan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.

Polemik Danantara

Namun, pembentukan Danantara telah menimbulkan berbagai polemik. Beberapa pihak mengkritik bahwa dana yang seharusnya masuk ke kas negara dialihkan ke Danantara, yang dapat mengurangi penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Selain itu, ada kekhawatiran bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan untuk mendukung Danantara dapat berdampak negatif pada daya beli masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan.

Di sisi lain, pendukung Danantara berpendapat bahwa inisiatif ini dapat membantu BUMN Indonesia berkembang dan bersaing di tingkat internasional, serta mengurangi potensi kerugian akibat kebocoran anggaran.

Presiden Prabowo Subianto sendiri menegaskan Danantara Indonesia akan dikelola dengan sangat hati-hati, transparan, dan harus bisa diaudit. superholding BUMN ini akan mengelola aset senilai Rp14.715 triliun.

Setidaknya ada 7 Badan Usaha Milik Negara yang dananya akan dikelola oleh Super Holding Danantara, Mayoritas adalah bergerak dibidang pebankan. dianataranya :

1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk: Bank besar yang merupakan hasil penggabungan empat bank milik negara.
2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI): Bank yang fokus pada layanan perbankan mikro, kecil, dan menengah.
3. PT PLN (Persero): Perusahaan yang bertanggung jawab atas penyediaan listrik di seluruh Indonesia.
4. PT Pertamina (Persero): Perusahaan energi yang bergerak di sektor minyak dan gas.
5. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI): Salah satu bank tertua di Indonesia yang menyediakan berbagai layanan keuangan.
6. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk: Perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia.
7. Mining Industry Indonesia (MIND ID): Holding industri pertambangan yang mengelola berbagai perusahaan tambang di Indonesia.

Masalah Dibaliknya

Setidaknya ada beberapa isu negatif yang terkait dengan Danantara, berikut penjabarannya:

Pengalihan Dana Negara: Salah satu kritik utama adalah bahwa dana yang seharusnya masuk ke kas negara dialihkan ke Danantara. Hal ini dapat mengurangi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan mempengaruhi anggaran negara secara keseluruhan.

Efisiensi Anggaran: Ada kekhawatiran bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan untuk mendukung Danantara dapat berdampak negatif pada daya beli masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan. Beberapa program sosial mungkin terkena dampaknya.

Transparansi dan Pengawasan: Meskipun Danantara diharapkan meningkatkan transparansi dan tata kelola aset negara, ada kekhawatiran bahwa penambahan layer hierarkis melalui pembentukan holding company dapat memperpanjang proses birokrasi dan mengurangi kebebasan berkreasi dari masing-masing BUMN.

Potensi Moral Hazard: Dengan adanya pengelolaan aset yang sangat besar, ada risiko terjadinya moral hazard. Pengawasan yang tidak memadai dapat membuka peluang untuk penyalahgunaan wewenang dan korupsi.

Kontroversi Sosial-Politik: Pembentukan Danantara terjadi di tengah berbagai isu sosial-politik yang kontroversial, seperti program efisiensi anggaran dan revisi UU Minerba. Hal ini menambah beban politik dan sosial yang harus dihadapi oleh pemerintah.

Munculnya Nama Kaesang Jokowi

Selain isu diatas, Danantara juga terkena isu panas terkait pengurus Danantara yang menjadi sorotan publik, yaitu:

Isu Rangkap Jabatan: Salah satu isu utama adalah rangkap jabatan yang melibatkan beberapa pimpinan Danantara. Misalnya, Dony Oskaria yang menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) sekaligus menjadi salah satu pimpinan di Danantara. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang potensi konflik kepentingan dan efektivitas pengelolaan.

Hoax dan Misinformasi: Ada juga isu hoax yang menyebutkan bahwa Kaesang Pangarep, Ketua Umum PSI, bergabung dengan Danantara. Isu ini telah diklarifikasi sebagai tidak benar oleh pihak terkait.

Intervensi Politik: Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) berharap agar pengurus Danantara bebas dari intervensi politik dan kepentingan bisnis tertentu. Mereka menekankan pentingnya pengelolaan yang profesional dan transparan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.